Top Ad 728x90

Wednesday, October 17, 2012

Gemuruh PPG (Program Profesi Guru)

Pada dasarnya menjadi guru memiliki kewajiban untuk mendidik – lebih dikenal juga dengan mentransfer ilmu dari berbagai bidang studi kepada siswa. Namun seiring berjalan waktu, kutipan Ki Hajar Dewantara “di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan” layaknya dilupakan dalam pendidikan kita kini. Ketika menjadi guru sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan dengan banyak tunjangan selain gaji pokok, berbondong orang mengejar profesi ini.
Mengajar pun dilakukan dengan berbagai metode pengajaran, dan kerap hanya menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas setelah itu dilupakan siswa. Siapa saja bisa meraih gelar sarjana pendidikan dan mengajar di daerah-daerah asal bahkan perkotaan. Namun tidak sedikit pula guru tersebut dianggap tidak memiliki kualitas dalam mengajar. Guru yang sudah ada dan bahkan lulus sertifikasi belum mampu mengajar dengan semestinya seperti yang diharapkan pemerintah. Padahal guru-guru tersebut sudah dilatih dalam program yang lebih dikenal dengan Program Profesi Guru (PPG). Yang dianggap salah dalam hal ini, guru yang tidak berkompetensi tinggi dan loyal atau pemerintah yang hanya memberikan pelatihan beberapa hari lalu diberikan sertifikat.
Jika dikaji lebih dalam, sarjana pendidikan bukan tidak berpengalaman dalam mengajar dan proses PPG tersebut sudah kenyang di makan sewaktu kuliah. Perkuliahan di sarjana pendidikan sudah dibekali Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), pengajaran evaluasi pendidikan (mencakup merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Silabus, kisi-kisi soal dan lain-lain), serta beberapa universitas masih memberlakukan Kuliah Pengalaman Masyarakat (KPM) – dulu dikenal dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Adanya PPG tersebut, guru-guru yang sudah pegawai mendapat tempat khusus sebelum mendapat sertifikat. Seiring waktu berjalan, terdapat sebagian guru tidak profesional setelah mendapatkan sertifikat tersebut. Yang jadi tanda tanya, kenapa mereka mendapatkan sertifikat mengajar padahal tidak memiliki kompetensi? Salah guru tersebut yang keburu lulus atau salah pemberi sertifikat tanpa menimbang lebih lanjut bahkan memikirkan karena sudah pegawai?
Berbagai perdebatan tidak bisa dihindari. Untuk menghindari hal tersebut pemerintah lagi-lagi mencanangkan berbagai program untuk mendukung pendidikan agar lebih maju. Sedangkan guru yang sudah bersertifikat diabaikan dan hanya mendapat evaluasi seadanya, setelah itu hilang entah kemana. Tinggallah program-program pemerintah yang menghabiskan banyak uang dengan hasil tidak maksimal. Sebut saja program PPG ini, yang akan dijalankan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Jika ditinjau lebih dalam, seperti yang sudah ditulis di atas, program ini hanya mengajarkan kembali cara guru mengajar, merencanakan pembelajaran, cara evaluasi dan lain-lain. Beberapa hal tersebut bagi sarjana pendidikan sudah dirasakan semasa kuliah.
PPG dijalankan, setelah banyak sarjana mendapatkan sertifikat ini belum tentu juga akan mendapatkan guru berkualitas. Merasa kasihan pada sarjana pendidikan yang telah menempuh pendidikan dan harus ikut PPG, artinya harus mengeluarkan uang lagi untuk hal yang sama. Berbeda dengan seorang dokter, setelah sarjana harus ikut profesi dokter terlebih dahulu, sedangkan sarjana pendidikan sudah ditempatkan di sekolah-sekolah dalam hal ini. Hanya beda pelafalan kata namun intinya tetap sama, beradaptasi dengan siswa dan mengajar sesuai bidang studi.
Tidak benar juga jika menyalahkan pemerintah setelah sekian kegagalan dialami pendidikan kita. Memang pemerintah memberikan jalan tengah menyelesaikan permasalahan ini, namun ada kalanya pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan mengutamakan minimalisasi anggaran sebelum bertindak. Karena kecurangan masih kerap terjadi dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Mau tidak mau, setiap orang akan ikut alur asalkan lulus main uang pun tak apa. Akhirnya kualitas yang di dapat juga tidak sepadan. Jika PPG dicanangkan mulai sekarang, tidak tertutup kemungkinan praktek uang akan merajalela agar orang bisa lulus dan dapat sertifikat mengajar.
Sertifikat mengajar boleh saja didapatkan, pemerintah juga beoleh-boleh saja memberikan program ini itu. Patut diperhatikan kembali guru-guru yang sudah pegawai dan bersertifikat duduk manis di meja piket sedangkan buku mengajar di kelas.
Benahi guru pegawai sebelum anggaran bengkak karena program yang ujung-ujungnya akan kembali pada buku mengajar di kelas. Bisa jadi, karena terlalu lelah mengejar PPG dan ikut pelatihan, setelah lulus pegawai dan mendapat tunjangan profesi, mengajar pun diabaikan. Terpenting, ketika pemeriksaan perangkat pembelajaran beres dan kaki bisa digoyang di atas meja dengan kemuraman siswa tidak mendapatkan pengajaran yang layak.
Siapa yang salah?
***


0 komentar:

Post a Comment

"terima kasih sudah berkunjung, semoga bermanfaat"

Top Ad 728x90