Top Ad 728x90

Tuesday, April 15, 2014

, ,

Jangan Ikut UN!


Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat maupun Paket C sudah dilaksanakan dengan serentak mulai tanggal 14 April 2014 sampai 16 April 2014. Tahun ini banyak sekali kisruh yang terjadi sehingga UN dianggap sebagai ladang proyek dan politisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang benar adanya UN dijadikan sebagai tempat mafia meraup banyak keuntungan finansial. Dari tahun ke tahun selama pelaksanaan UN selalu saja diliputi masalah; paling riskan adalah kunci jawaban.

Kali ini, saya tidak ingin membahas kunci jawaban yang secara umum diketahui sudah bocor tersebut. Terdapat hal lain yang mahahebat dalam bersikap jujur seperti yang terdapat pada JLUN "Saya mengerjakan ujian dengan jujur"

Pernyataan tersebut seharusnya bukan ditulis oleh peserta UN melainkan oleh pihak penyelenggara yang main-main serta menulikan telinga mendengar kritikan para pakar pendidikan maupun guru yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Kecerobohan yang terjadi pada naskah soal saja misalnya dari tahun ke tahun masih terdapat typo atau salah ketik, soal tidak cukup lantas harus fotocopy, soal yang kabur dan masalah lain jelas merugikan peserta. Ini skala nasional dengan anggaran fantastis tetapi masih saja kacau balau, hal ini tak lain karena pemerintah terlalu terlena memasang tender. Tahun lalu LJUN yang satu paket dengan naskah soal sangat tipis dan mudah sobek, tahun ini malah tebal dan tak lebih kurang dari tahun lalu dari segi kualitasnya. Banyak media yang memberitakan bahwa pengadaan soal UN ini dilakukan pemerintah dengan memasang iklan besar-besaran sehingga percetakan baru pun bisa menawar harga tinggi. Akhirnya, peserta UN dirugikan dan pemerintah maupun percetakan goyang-goyang kaki.

Naskah soal yang seharusnya melalui proses editing malah simsalabim saat melihat dominal yang akan didapat. Tidak hanya itu, biografi tokoh sekelas Jokowi dalam naskah soal Bahasa Indonesia juga menjadi masalah besar. Biografi Jokowi dalam soal sah-sah saja karena dia tokoh terkenal, jika dianggap bermasalah apa yang dilakukan pihak percetakan mengenai masalah ini? Terlebih pembuat soal, karena dialah yang mengatur apa yang mau ditulisnya. Siapa saja berhak dikutip asal diterima masyarakat, bukan asal-asalan tokoh tak terkenal lantas peserta UN tidak tahu-menahu siapa tokoh tersebut. 

Kita telaah Jokowi merupakan tokoh yang dikenal oleh hampir seluruh masyarakat saat ini. Bandingkan dengan Walikota Pangkalpinang, bahkan tidak semua peserta UN tahu siapa dan di mana letak daerah tersebut di peta Indonesia. Ini merupakan teks soal, yang dekat dengan masyarakat lalu dikenal akan mudah dipahami dibandingkan khayalan tingkat tinggi. Sampai sekarang pihak Kemdikbud sedang menyelidiki kasus soal ini yang bagi saya tidak penting, soal diselidiki dan dibesar-besarkan masalah maka politik main tebas saja.

Lantas, UN itu untuk siapa? Bukankah jika masalah biografi tokoh dipermasalahkan, Mohammad Hatta pun tak layak. Begitulah saat semua dipahami dengan ilmu politik. Kesalahannya bahwa pemerintah memainkan perasaan peserta UN dengan membesar-besarkan masalah ini. Media sebagai perantara seharusnya membungkam masalah ini supaya UN tetap maksimal sampai selesai.


UN yang didramatisi pemerintah sebagai patokan kelulusan ternyata tak lebih sebagai alat mencari nafkah lebih. Selama 3 tahun belajar hanya 6 pelajaran saja yang diujikan sedangkan pelajaran lain seperti dibuang ke lembah tak bernama. Kelulusan siswa ditentukan oleh UN yang diprakarsai orang-orang bergelar profesor ternyata tidak pernah merasakan nikmat mengajar di sekolah selama bertahun-tahun. Biar dibuat penelitian semenarik apapun tanpa terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, menghadapi perangai siswa jangan pernah coba-coba bangga dengan profesor, apalagi hanya lewat sebentar di sekolah elit ibukota bukan mengajar bertahun lamanya di pelosok desa. Keputusan kelulusan dari UN hanya 2 jam saja bisa membuang harapan selama 3 tahun perjalanan belajar afektif, kognitif dan psikomotor. Dinyatakan tidak lulus UN sama halnya membuang waktu menerima kata perkata yang didikte pemerintah dalam rangka mengangkat keegoisan pengetuk palu kebijakan.

Setiap anak memiliki kemampuan berbeda, dalam hal UN pemerintah memaksa anak menjawab soal-soal yang belum tentu minat mereka. Anak yang mencintai biologi jangan dipaksa hafal rumus fisika. Anak yang suka menulis jangan diminta jawab soal matematika. Anak yang berani mengeksplorasikan kata-kata dalam bahasa inggris jangan pula disuruh baca kurva penjualan. Anak yang memiliki ketertarikan seni jangan pula dipaksa menjawab soal sehingga sampai angka 5.5. Kelulusan hanyalah guru yang berhak mengatur, gurulah manusia paling berjasa dalam melahirkan generasi muda berprestasi dan berpemikiran hebat. Pemerintah hanya mengarahkan lantas menyediakan dana tanpa perlu ikut campur sampai ke akar-akarnya. Jika 6 pelajaran diujikan, dengan dana berlimpah, pelajaran lain tiadakan saja karena membuang waktu mengajarinya.

Negara maju seperti Finlandia bahkan tidak mengenal UN. Negara ini telah berhasil melahirkan Nokia walaupun kemudian beralih tangan ke Microsoft. Paling tidak, negara tersebut sejak anak masih balita sudah mengarahkan ke mana tujuan dan cita-cita. Anak tidak dipaksa mengikuti ujian kelulusan supaya bisa masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Anak hanya diarahkan sesuai minat dan bakat masing-masing.

UN menjadikan negara kita semakin terperosot dalam pendidikan. Tanpa UN dan tanpa banyak uang berhamburan melaksanakan UN, tidak ada pula yang stress memikirkan UN. Standar nasional tidak menjamin suatu pendidikan berhasil, dan sekali lagi, bukan dengan ujian tulis semata. Anak mengikuti ujian, sekolah yang menentukan kelulusan, nilai murni yang didapatkan itulah hasil maksimal, sesuai kemampuan, setelah lulus biarkan dia berkembang dan memilih jurusan sesuai kemauan. Selama ada UN, bahkan nilai-nilai diubah menjadi lebih menarik supaya kelulusan meningkat.


Karena UN bernuansa politik jangan pernah harap berhenti sebelum dana pendidikan terkuras habis. Saya bahkan bertanya-tanya, apakah ada calon presiden mampu meniadakan UN? 

Saya berharap peserta UN baik-baik saja, apapun hasilnya! 

23 komentar:

  1. Wah, malah baru tau kalo harus nulis pernyataan semacam itu.
    Btw, seharusnya pelaksanaan ujian bisa lebih baik dari yang sudah-sudah. Seharusnya sih :|

    ReplyDelete
  2. @Andrea Yovie Ayudya:
    Iya, harus tulis ulang di baris yang disediakan itu.
    Maunya begitu, kenyataannya yah begitulah.

    ReplyDelete
  3. UN bikin bodoh!

    ReplyDelete
  4. siapa banyak boking dia menang tender. kyk tdak paham aja mas ini!

    ReplyDelete
  5. pemerintah kok diikuti?

    ReplyDelete
  6. yang kaya makan jaya yang miskin makin kere, mas. ndak usah urus urusan negara, urus aja perutmu sendiri. gitu aja kok repot!

    ReplyDelete
  7. un jalan terus, tender menang terus. tarek mas!!!!

    ReplyDelete
  8. alah, mainan pejabat!

    ReplyDelete
  9. @Anonim:
    Tarek aja mas biar cepat selesai masalah ini :)

    ReplyDelete
  10. @Bai RUindra:

    kau ikutilah diri kau sendiri. kok repot?

    ReplyDelete
  11. ada kata simsalabim, mau sulap mas?

    ReplyDelete
  12. Bukan, sebatas "kata" aja kok. Klu di kartun-kartun menandakan siap saji begitu :)

    ReplyDelete
  13. Mau gimanapun sikap pemerintah, jujur sama diri sendiri pas ngerjain soal itu lebih baik. Haha

    ReplyDelete
  14. @Rian Nofitri:


    Benar. Kata jujur ini akan terealisasi di tes perguruan tinggi :)

    ReplyDelete

"terima kasih sudah berkunjung, semoga bermanfaat"

Top Ad 728x90