Top Ad 728x90

Saturday, August 2, 2014

, ,

Presiden Berani Hapus UN

Politik, UJian Nasional, Presiden, Capres, Pemilu 2014


Artikel lama belum terposting, ulasan politik dari penulis awam. 
Di mana pun, dunia pendidikan menjadi nomor satu yang disorot dalam menilai suatu bangsa. Di posisi manakah pendidikan Indonesia? Dibandingkan dengan negara maju sudah pasti sangat tertinggal, membandingkan dengan Malaysia yang dulu berbondong-bondong belajar ke Indonesia juga tidak diperhitungkan. Indonesia semestinya berbenah dalam mencerdaskan bangsa dan mencontoh negara-negara berkembang sehingga menjadi negara maju. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab penuh dalam membawa jalan pendidikan semakin baik atau malah semakin terpuruk.
Benarkah Ujian Nasional (UN) satu-satunya penentu mutu pendidikan Indonesia lebih baik? Belum tentu. UN hanya merupakan ujian taraf nasional yang mencakup penilaian kognitif atau pengetahuan semata, padahal penilaian ini tidak cukup dalam menilai kepintaran seseorang. Pendidikan harus menyeluruh dan mampu mengubah watak pelajar menjadi lebih baik, penilaian ini tidak pernah bisa diukur dengan berapa tinggi angka yang tertera dalam hasil UN. Tidak perlu mempertahankan pendapat bahwa UN satu-satunya cara menjadikan pendidikan Indonesia berbobot di mata dunia, negara maju seperti Finlandia maupun Jepang saja tidak memberlakukan ujian akhir seperti aturan dalam UN. Nyatanya kedua negara tersebut masih terdepan dalam pendidikan dan jauh meninggalkan kita yang ngotot melaksanakan ujian akhir hingga membuat siswa stress bahkan merasa gagal dalam hidup begitu tidak lulus ujian. Kedua negara ini pula bahkan jauh lebih unggul di berbagai sektor melebihi Indonesia.
UN dilaksanakan dengan memukul rata materi soal yang sama di semua daerah. Jika membandingkan sekolah kota dengan sekolah pelosok dari segi sarana dan prasarana, tenaga pengajar, media pembelajaran maupun minat belajar siswa, tolak ukur keberhasilan tentu bukan dari kelulusan UN. Siswa kota lebih fokus belajar dan mencapai cita-cita sedangkan siswa pelosok malah tidak semua termotivasi melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Satu dua siswa daerah terpencil yang berani tampil ke universitas bergengsi karena kemauan tinggi, banyak bukti yang tidak tertulis mencatat lulusan SMA di pelosok lebih memilih menikah muda dibandingkan melanjutkan pendidikan.
Karena itu, UN tidak wajar ada di Indonesia. Pemerintah seakan mengabaikan kritikan dan saran dari berbagai kalangan, bukti kecurangan UN maupun tingkat kelulusan yang diciptakan secara sengaja supaya lulus semua dibuang jauh-jauh. Kita juga melihat betapa UN membuat siswa kebingungan memikirkan kelulusan bukan bagaimana cara menjawab soal dengan benar. Pemerintah daerah memaksa sekolah menaikkan nilai, kepala sekolah berlomba-lomba mencari kunci jawaban, semua karena mempertimbangkan nama naik daerah dan individu bersangkutan. Kita lihat pula siswa yang tidak lulus tahun lalu malah terbengkalai dan tidak dipedulikan lagi keberadaannya oleh pemerintah. Sudahkah pihak bertanggung jawab atas ngototnya dilaksanakan UN ini memperhatikan nasib mereka?
Pilihan lain tentu saja dengan mengambil ujian paket yang masih dipandang sebelah mata. Namaun lagi-lagi gerakan pemerintah yang katanya mencerdaskan bangsa, ujian paket juga dilaksanakan pada waktu yang sama dengan ujian sekolah normal. Sehingga tidak ada pilihan kepada mereka yang dinyatakan tidak lulus UN untuk mendapatkan ijazah kesetaraan. Dan kegagalan lain datang begitu tidak lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri, sehingga mau tidak mau rela membuang Rp. 100 juta agar dapat duduk di bangku perkuliahan elit.
Beginikah “mau” pemerintah kita dalam memajukan pendidikan Indonesia? Nilai hanya tertulis saja tanpa bisa berkata baik buruk setelah itu. Tidak ada jaminan seseorang yang bernilai tinggi dan berintelektual tinggi memiliki watak tinggi pula. Contoh biang keladi korupsi jelas-jelas orang-orang berjabatan dan memiliki nilai tinggi. Inilah potret segala kemelut yang sengaja diciptakan demi meraup keuntungan dari pelaksanaan UN. Tidak bisa dipungkiri jumah nominal yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ujian dari tahun ke tahun. Hasilnya tetap saja siswa yang lulus 100 % itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan kunci jawaban. Secara sadar, pemerintah telah mengajarkan kebohongan kepada generasi muda melalui UN.
Paling tidak, waktu akan berganti dan orang yang di atas akan ke bawah dan di bawah akan ke atas. Posisi presiden akan berganti dan kebijakan akan digilir demi kepentingan tertentu semata. Sebagai orang yang melihat banyak kekecewaan dalam UN, kriteria presiden mendatang harus berani berkampanye bahwa tidak akan melaksanakan UN lagi di masa depan. Tingkat kelulusan kembali di serahkan ke sekolah karena para guru memiliki wewenang mutlak, guru pula yang mengetahui watak dan kemampuan siswa bukan dalam waktu 2 jam menghitamkan pilihan jawaban.
Presiden pilihan rakyat bukan mereka yang tuli terhadap keluhan masyarakat yang masih bernyawa di Indonesia. Tidak hanya guru yang meminta UN dihentikan, lembaga-lembaga swasta juga sudah mensinyalir ketidakwajaran dalam pelaksanaan ujian akhir ini. Presiden terpilih harus mampu mengatakan tidak sebelum memenggal harapan banyak orang di seluruh negeri ini. Karena UN pula pembodohan dimulai dan kebrutalan terjadi semakin marak di kalangan anak muda. Dari UN watak siswa tidak tercermin lagi setelah belajar 3 tahun lamanya di sekolah. Sebab UN pula siswa tidak lagi menghargai guru karena menganggap kelulusan hanya pada ujian semata sedangkan tugas guru hanya mengajar. Kesalahan fatal jika beranggapan demikian, guru yang telah mengajarkan semua pengetahuan sampai bisa menjadi menteri maupun presiden. UN telah menyepak kedudukan guru ke jurang tidak berharga sama sekali.
Presiden terpilih tentu bukan orang tidak peka terhadap masa depan Indonesia. Buang egoistis dan buka buku lama sebelum bertindak dan mengambil keputusan. Indonesia telah melahirkan banyak generasi tanpa UN, sebut saja Ki Hajar Dewantara, RA. Kartini, BJ. Habibie, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Jusuf Kalla, dan tokoh pergerakan lain.
Pendidikan di Indonesia sudah lebih baik sejak dulu tanpa istilah ujian nasional. Pihak yang menjadikan UN sebagai kambinghitam meraih keuntungan materil merupakan orang yang tidak pernah belajar dari masa lalu. Contoh saja, Malaysia tidak akan menjadi negara maju tanpa pernah belajar di Indonesia. Sangat disayangkan jika presiden Indonesia di masa mendatang masih bersikap gaya dewasa yang egois dan lupa bahwa dia tidak pernah diluluskan oleh UN!

0 komentar:

Post a Comment

"terima kasih sudah berkunjung, semoga bermanfaat"

Top Ad 728x90