Monday, November 12, 2018

BUMDes; Pemberdayaan Desa Jadi Mandiri


Padi menguning menjadi pemandangan yang tidak bisa dipisahkan dari desa. Sawah yang sedang digarap juga menjadi sebuah penghayatan khusus untuk menikmati hari-hari selama di desa. Bagi orang yang tinggal di desa, itu adalah pemandangan biasa. Namun, bagi mereka yang mencari angin segar atau traveling ke desa, pemandangan tersebut menjadi sebuah objek yang begitu indah untuk difoto.
Ilustrasi kehidupan desa yang indah dan permai - garumah.blogspot.com
Desa adalah Indonesia. Indonesia tak akan pernah terlepas dari peran masyarakat dari desa. Bicara hal kebutuhan utama atau primer, dari desa beras diangkut dengan truk-truk ke kota-kota besar. Padi yang telah digiling jadi beras itu, disantap penuh canda tawa di mal-mal maupun rumah makan dengan aroma romantis yang tiada tara. Padahal, sebelum jadi beras, padi itu ditanam, dipotong, dijemur biar kering, digiling, dipilah beras yang bulat dan rancu, lalu sampailah kepada kita yang menikmatinya dengan lahap.

Lalu, ada yang menyebut, buat apa memperhatikan masyarakat di desa? Nah, barangkali orang ini tidak pernah makan nasi. Di atas gedung tinggi, tak mungkin padi menyemai hari. Di perumahan padat, tak bisa dipastikan ada sepetak sawah sedang menguning. Orang sibuk bekerja dari pagi ke pagi, tidak ada waktu untuk menyemai padi. Desa adalah jiwa raga Indonesia maka saat dana desa dilimpahkan begitu besarnya, maka jangan sekali-kali mencemooh, menganggap tidak perlu, memandangnya ‘ah biasa saja’ karena tanpa mereka yang kesusahan di sawah tentu kita akan kelaparan.

Dana desa yang masuk tidak hanya dipakai untuk ‘makan enak’ semata oleh pejabat kelas teras. Tetapi, dana desa ini telah dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi desa. Jika kampung saya adalah pertanian sebagai andalan hidupnya, maka dana desa ini akan diberikan kepada para petani untuk menambah modal pertanian dalam bentuk simpan pinjam. Apakah itu membeli benih yang bagus, pupuk berkelas, pembasmi hama, atau kebutuhan lain selama proses tanam padi per triwulan atau per semester – tergantung padi dan kebiasaan tanam di suatu daerah. Di daerah lain, dana desa akan dialokasikan tergantung kebutuhan dan kebiasaan perekonomian desa.

Dalam segala kemungkinan, dana desa yang dinikmati bersama-sama ini akan menjadi kekayaan desa sehingga desa tersebut akan lebih mandiri. Dana desa yang diberikan pemerintah kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) – di Aceh disebut Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Badan usaha ini kemudian akan mengelola dana desa yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat. Setidaknya, dana yang dikirim ke rekening BUMDes ini sejumlah Rp 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Dana desa ini dikelola untuk membangun perekonomian bukan untuk diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat desa. Dana yang diberikan tersebut, sebanyak Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) akan digunakan untuk operasional BUMDes dan sisanya adalah untuk pemberdayaan ekonomi desa.

Dasar hukum dari BUMDes adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) yang menyebutkan, “BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerja, menciptakan  peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan  masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jenis-jenis usaha dan contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
JENIS USAHA/BISNIS CONTOH
Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana :
“memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial”(Pasal 19)
air minum Desa; usaha listrik Desa; lumbung pangan; dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
Bisnis Penyewaan (Renting) Barang:
“untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.” (Pasal 20)
alat transportasi; perkakas pesta; gedung pertemuan;
rumah toko; tanah milik BUM Desa; dan barang sewaan lainnya.
Usaha Perantara (Brokering):“yang memberikan jasa pelayanan kepada warga” (Pasal 21) jasa pembayaran listrik; pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan jasa pelayanan lainnya.
Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading):
“barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas” (Pasal 22)
pabrik es; pabrik asap cair; hasil pertanian; sarana produksi pertanian; sumur bekas tambang; dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
Bisnis Keuangan (Financial Business): yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa (Pasal 23) Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa
Usaha Bersama (Holding): sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24) a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMGagar tumbuh menjadi usaha bersama.
b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
Bagaimana BUMDes bekerja? Tentu saja mengacu kepada contoh di tabel tersebut. Desa yang orientasinya adalah pertanian maka usaha yang semestinya dikembangkan adalah sektor ini. Desa yang dekat dengan pantai maka para nelayan yang lebih membutuhkan perhatian. Desa dengan jarak yang jauh dari air bersih, maka yang diperlukan adalah usaha air bersih. BUMDes kemudian memberikan dana pinjaman kepada masyarakat untuk memberdayakan ekonomi mereka, kemudian sistem pinjaman yang diberikan tanpa bunga sehingga masyarakat yang meminjam akan mengembalikan secara utuh jumlah pinjaman meskipun secara cicilan perbulan.

Pada dasarnya, BUMDes dikelola oleh pejabat struktural seperti kebanyakan badan usaha. Masing-masing jabatan memangku tugas dan tanggungjawab tersendiri sehingga badan usaha yang dikelola menjadi lebih maju, diam di tempat atau malah bangkrut. Jalannya roda perekonomian di desa tidak hanya terletak pada masyarakat itu sendiri tetapi juga pada badan usaha yang aktif sehingga melahirkan usaha produktif.  Dana desa yang dikucurkan tersebut patut diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha kreatif sehingga dana tersebut dapat terus bergulir sampai desa dimaksud benar-benar mandiri dan bisa menarik keuntungan dari dana BUMDes yang dikelola dengan baik.
Struktur Pengurus BUMDes.
Pengelola BUMDes ini dilakukan secara terpisah dari dana desa lain. Maka, untuk pelaporan dan lain-lain adalah hak dari pengurus BUMDes tanpa bisa diintervensi oleh pejabat desa lainnya. Dana yang dikelola dalam jumlah besar tersebut semestinya – wajib – dibuat pencatatan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Penjelasan tentang dasar hukum BUMDes dari Kemal Pasya, S.IP, MPA, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
Peran penting dalam pengurus BUMDes menurut saya pribadi dimiliki oleh bendahara. Meskipun masing-masing pengurus memiliki tanggung jawab tetapi urusan keuangan sangatlah sensitif. Di mana, masyarakat desa mudah sekali memunculkan argumentasi yang menggambarkan seolah-olah pengurus BUMDes yang 'memakan' seluruh dana. Padahal, jika ditelusuri, bisa saja pencatatan yang kurang baik atau unit simpan pinjam yang berhenti di tempat. Artinya, unit simpan pinjam merupakan salah satu unit yang populer dan diincar oleh seluruh masyarakat. Unit ini pula yang memiliki peranan penting di dalam BUMDes di mana masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi pengurus BUMDes untuk mendapatkan pinjaman, namun saat jatuh tempo pengembalian selalu membuang muka.

Apakah bendahara – jika belum memiliki unit usaha simpan pinjam – akan langsung memberikan dana desa tersebut? Pertimbangan untuk mengeluarkan dana desa itu jauh lebih memberatkan daripada meneguk secangkir kopi pahit. Tiap dana yang dikeluarkan wajib memiliki catatan. Debet dan kredit. Dana yang berasal dari mana. Dana yang akan diberikan kepada siapa. Dana yang menjadi kas atau pinjaman. Catatan ini akan menjadikan BUMDes akan lebih transparan dalam mengelola keuangan di desa. 

Dengan pekerjaan yang tidak digaji, pengurus BUMDes mau tidak mau harus mengelola dana desa – juga harta kekayaan desa lain yang telah dialihkan ke BUMDes. Pengelolaan dengan baik maka akan menghasilkan ‘keuntungan’ yang baik pula. Karena kita berbicara di desa dan bukanlah dalam skala perusahaan besar, maka pembukuan cukup digunakan model standar saja. Pembukuan yang mudah ini akan menjanjikan performa yang lebih baik pula untuk kelangsungan BUMDes di masa mendatang. Tiap dana yang masuk dan keluar, harus melewati neraca. Di dalam neraca ini antara kolom ASET dan HUTANG DAN MODAL harus sama jumlahnya.
Contoh neraca BUMDes.
Tiap pencatatan yang baik akan menghasilkan akhiran yang baik pula. Neraca saldo misalnya, harus memiliki kode, nama akun dan juga saldo awal yang nantinya akan diintegrasikan dengan neraca, laba rugi dan lain-lain. Makin hari, makin sulit untuk mengelola dana desa yang besar tetapi dengan pencatatan keuangan yang baik maka akan menghadirkan sebuah badan usaha yang sukses.
Contoh neraca akun BUMDes.
Bendahara salah catat maka dana desa akan bercampur dengan dana-dana aset lain yang semestinya terpisah dari dana desa. Peran bendara tidak hanya menarik atau menyetor uang di bank tetapi memahami dengan baik standar pencatatan keuangan. Hal ini tentu saja sangat penting sekali di mana bendahara menjadi orang yang pertama sekali dihujat maupun dicemooh oleh masyarakat karena disebut sebagai ‘pemegang’ dana di desa.

Bendahara BUMDes memerlukan baju besi agar bisa menghalau serangan dari mana-mana. Tak sekali nanti, ada paman yang membutuhkan dana secepatnya maka bendahara yang akan dimintai pertolongan pertama. Di lain kesempatan, ada kerabat lain yang membutuhkan dana untuk membuka usaha padahal kredit di bank menumpuk, belum tentu kita dengan mudah mengeluarkan uang dari dana desa. Bahkan, jika orang tua butuh sekalipun tidak bisa kita menarik dana desa untuk kebutuhan mendesak. 

Catat. Catat. Catat. Itulah tugas penting dari bendahara dana desa. Tanpa catatan akan sulit sekali mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan. Dana besar memang membuat kita tergiur, tumpahan kekesalan dari masyarakat tetapi jika pembukuan jelas tiap waktu maka mereka tidak akan mampu berkutik. Meskipun hanya selembar kertas yang diberikan, masyarakat dapat membaca berapa pemasukan, pengeluaran dan juga tunggakan dari masyarakat yang telah meminjam dana desa tersebut. 

Saya sedikit khawatir di posisi bendahara BUMDes. Namun, untuk menyukseskan pemberdayaan di desa saya nanti, ada beberapa bagian yang mesti saya catat dengan baik. Dana desa yang diterima tidak hanya sebatas ‘dibagi-bagikan’ saja tetapi ditelusuri siapa yang layak dan tidak layak. 

Pertama, kami telah merencanakan bahwa masyarakat yang masih belum melunasi pinjaman sebelumnya maka tidak layak untuk diberikan pinjaman lain, termasuk BUMDes di tahun depan. 

Kedua, mendata masyarakat yang memiliki ekonomi produktif yang mana akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dana simpan pinjam. 

Ketiga, dana desa yang masuk akan dilaporkan secara berkala kepada seluruh masyarakat desa sehingga tidak akan menimbulkan prasangka tidak baik di kemudian hari. 

Keempat, mencatat semua pengeluaran meskipun hanya seribu rupiah. 

Kelima, mencatat pemasukan dan memisahkan terlebih dahulu dana desa dengan aset desa yang dikelola oleh BUMDes. 

Dalam Pelatihan Penguatan Kelembagaan Gampong yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong di Aceh Barat pada 22 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2018, tiap pemateri berpesan bahwa usaha kreatif adalah mereka yang berhak menerima kucuran dana desa tersebut. Kenapa demikian? Mereka sudah memiliki usaha dan hanya dibantukan untuk mengembangkan usaha saja bukan mengambil pinjaman lalu membangun usaha. Tentu saja tidak akan cukup dan nantinya bendahara yang akan keteteran dalam mengejar masyarakat desa yang belum menyetor cicilan bulanan. 

Pelatihan yang diselenggarakan ini mengundang ketua, bendahara dan juga sekretaris dari BUMDes di seluruh Aceh Barat. Selain gambaran dari pemberdayaan usaha di desa juga diberikan pengetahuan tentang cara pengelolaan dana desa dengan benar, termasuk pencatatan dana dalam saldo sampai keluar neraca.
Sebagian Pengurus BUMDes Kabupaten Aceh Barat.
Dana desa diberikan untuk desa dan diharapkan untuk kemakmuran desa dimaksud. Dalam hal ini, bukan cuma satu orang saja yang bekerja tetapi seluruh masyarakat desa jika menginginkan dana desa benar-benar dialokasikan untuk pemberdayaan usaha di desa. Kini saatnya desa mandiri, memiliki usaha mandiri dan masyarakat sejahtera!

SHARE THIS

Author:

Teacher Blogger and Gadget Reviewer | Penulis Fiksi dan Penggemar Drama Korea | Pemenang Writingthon Asian Games 2018 oleh Kominfo dan Bitread | Contact: bairuindra@gmail.com

0 komentar: